PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 2010-2012

PKB TAHUN 2010-2012 YANG SEMENTARA DIBAHAS OLEH PIHAK MANAGEMENT KORINDO DENGAN PERWAKILAN KARYAWAN YANG DIKUASAKAN KEPADA FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, DIKLAIM OLEH PENGURUS SPSI SEBAGAI TEROBOSAN BARU YANG AKAN DIJADIKAN BATU PIJAKAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN SELAMA 2 TAHUN YANG AKAN DATANG

PANITIA HUT RI

PELE PANITIA HUT RI 65 TAHUN INI MEMANG SUNGGUH LUAR BIASA. ITU TUH.... PASAR MALANYA BRO BIKIN BEDA...??!!! CHEK...CHEKK... CHEKK... SIAPA DULU KETUA DAN PENGURUSNYA?! KHAN BEGITU BRO. HEE..HE....HEE.

BURUH PLYWOOD FACTORY ASIKI MOGOK KERJA
Asiki, 5 Juli 2010. Dengan suara yang lantang semua karyawan/ti pabrik Plywood di Asiki meneriakkan agar General Manager Produki Mr. Han Chun segera angkat kaki dari Asiki; “pulang, pulang, pulang….pulangkan dia”
Masa berkumpul di depan pintu pabrik (foto-Juven)Hal ini dipicu oleh kebijakkan yang dikeluarkan GM Produksi yang sudah satu (1) tahun berada di Asiki itu yang sangat merugikan karyawan. Setelah ditelusuri oleh tim dari Media Info FSPSI ternyata kasus pemogokkan kerja buruh KORINDO di Asiki berawal dari masalah mesin produksi bagian dryer pada autofeeder yang tersangkut bahan plywood setengah jadi tengah malam (Pkl. 11.00/01/06/10). Atas dasar itu Mr. Han Chun (General Manager Produksi) Mengumumpulkan mandor dan pengawas di bagian Dryer dan memberitahukan jika terjadi lagi bahan yang tersangkut pada mesin dryer maka karyawan yang bekerja pada mesin autofeeder harus membuat surat pernyataan. Pada hari Sabtu 3 Juli 2010 3 orang pekerja dipaksa oleh Mr. Choi (Kabag Dryer) untuk membuat surat pernyataan.
Mesin autofeeder dan Dryer (foto-Juven) Hari Senin, 5 Juli 2010 operator autofeeder tidak mau bekerja karena takut bahan tersangkut dan harus membuat surat pernyataan. Wendi dan Nabot pengurus SPSI mendatangi Manager di Kantornya dan menyarankan agar instruksi surat pernyataan tersebut harus dicabut karena tidak mendasar dan itu bukan human error tapi murni karena kondisi fisik mesin yang posisinya sudah tidak rata dan menyebabkan fooring serta carbon pada mesin Dryer tidak dapat menarik bahan setengah jadi dengan sempurna. Sangat disayangkan usulan dua anggota SPSI itu diabaikan dan seketika itu pula pekerja mulai dari bagian dryer berkumpul dan bergerak menuju pintu masuk pabrik sambil meneriakkan “pulangkan Manager…., Pulangkan Manager…..Pulangkan dia”.
Aktivitas produksi berhenti total (foto-Juven)Ketika Serikat Pekerja mengkroscek ke beberapa karyawan ternyata permasalahan Dryer hanyalah puncak dari gunung es kesalahan Mr. Han Chun tersebut baik sebagai GM maupun sebagai TKA (Tenaga Kerja Asing) yang telah melanggar beberapa aturan dan norma yang berlaku di NKRI pada bulan Februai-Mei 2009 adalah:
1. Mr. Han Chun menginstruksikan pekerja masuk jam 05.00 tanpa koordiasi dengan bagian umum personalia
2. Karyawan yang tidak masuk kerja dipanggil langsung olehnya untuk dibina tidak melalui bagian personalia
3. Penistaan Agama dengan statement: “agama Khatolik, Islam dan Protestan tidak baik”
Agar emosi masa tidak dilampiaskan dengan cara yang anarkis maka ketua SPSI (Oral Bruner Leleng) menenangkan mereka yang secara spontan dari semua bagian berkumpul dan meninggalkan mesin-mesin kerjanya. Meski sudah ditenangkan dengan penjelasan persuasif yang dilakukan oleh Ketua SPSI namun karyawan tetap berteriak denga suara semakin nyaring “pulangkan Manager…., Pulangkan Manager…..Pulangkan dia”.
Dalam situasi yang hampir lepas kendali itu, SPSI bergerak cepat untuk mengumpulkan mereka di ruangan makan pabrik serta mendengar aspirasinya. Aspirasi karyawan tersebut selanjutnya disampaikan oleh SPSI dengan surat bernomor 077/PUK-FSPSI/KG-ASK/SP/VII/2010 tentang tuntutan karyawan Plywood Asiki; mereka menyampaikan 10 tuntutan yang terdiri dari:

1. Pulangkan Manager Produksi (Mr. Han Chun)
Aslasan:
Ø Instruksi kerja tanpa tujuan yang jelas
Ø Pengambilan kebijakan yang sangat merugikan pekerja
Ø Tidak bekerjasama dan menghargai pimpinan lapangan: kepala shift, pengawas dan mandor.
Ø Memberikan sangsi yang tidak sesuai dengan aturan PKB
Ø Menerima karyawan secara sembunyi-sembunyi
2. Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Pabrik Asiki harus tenaga skill dan bisa berbahasa Indonesia
3. Tenaga kerja untuk di pabrik plywood harus segera ditambah karena jumlahnya sekarang tidak sesui dengan kebutuhan pekerjaan dibagian masing-masingnya.
4.
Penyampaian asipirasi pimpinan areal (foto-Juven)Lampu tidak boleh dipadamkan pada hari Minggu dan hari libur lainnya
5. Segera alirkan air bersih ke setiap barak
6. Semua mandor dan pengawas gajinya harus All in
7. Pimpinan areal (mandor, pengawas, kepala shift) harus diberi tanggung jawab penuh untuk menangani pekerjaan di bagiannya masing-masing
8. Tenaga Kerja Asing tidak boleh mengatur/menegur secara langsung karyawan Indonesia karena sudah ada mandor/pengawas.
9. Segera perbaiki fasilitas penunjang produksi dan alat keselamatan kerja
10. Kembalikan jam kerja staf perkantoran 10 jam setiap hari.
Selama tuntutan kami tersebut di atas belum dipenuhi oleh Management Koorindo maka:
1. Semua Pekerja di Asiki belum bisa bekerja seperti semula
2. Jika dalam waktu 2x24 jam belum dipenuhi maka seluruh karyawan Korindo yang ada di Kabupaten Boven Digoel akan melakukan aksi secara besar-besaran di depan kantor Umum Asiki secara serempak.

Menyikapi hal tersebut Management Korindo berkordinasi dengan SPSI bersama beberapa utusan karyawan dan mendengar akar permasalahannya. Managemen Korindo berusaha menjelaskan dan mengharapkan agar GM Produksi Mr. Han Chun tetap diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki kepemimpinannya. Tapi sayang sekali karyawan sudah membulatkan tekad untuk memulangkan GM Produksi yang dinilai merugikan baik karyawan maupun perusahaan.
Agar kosentrasi masa tetap berada di depan pintu pabrik SPSI berinisiatif membagikan aqua gelas kepada karyawan yang terlihat sangat marah terhadap GM Produksi. Sampai berita ini diturunkan belum ada solusi bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Atas kejadian ini semua kegiatan produksi dihentikan kecuali bagian-bagian vital yang menguasi hidup orang banyak seperti: Balai Pengobatan, Elektrik, Boiller dan Logistik.TSLC.


Perwakilan Karyawan Menyerahkan persoalan ke SPSI (foto-Juven)
DRAMA MOGOK BURUH KORINDO BERAKHIR

Perwakilan Managemen menanggapi tuntutan karyawan
(foto-Juven)Asiki, 6/7/10-Media Info. Karyawan/ti Korindo yang bekerja di Asiki berteriak hura ketika ketua SPSI Oral Bruner Leleng membacakan surat jawaban Management Korindo atas 10 tuntutan karyawan yang pada intinya menolak tuntutan utama yaitu pulangkan GM Produksi Mr. Han Chun. Untuk menjelaskan maksud dan aturan yang benar berkaitan dengan pemberhentian Pekerja Korindo, Manager Personalia (Rony Makal,S.H) berusaha menenjelaskan dengan saksama tentang prosedur mogok dan terutama alasan tuntutan karyawan yang harus memulangkan Mr. Han Chun. Untuk sekian kalinya suara koor buruh shift A dan B yang sudah menyatu di depan Dep. Kehutanan Asiki berteriak “pulang…pulang… pulang… pulangkan dia”.
Karyawan Korindo semakin tegang setelah mendapatkan penjelasan managemen Korindo melalui Bpk. Rony Makal. Untuk mengantisipasi hal tersebut SPSI mengatur karyawan agar tetap tenang dan biarkan masalah ini ditangani oleh SPSI dan beberapa pimpinan areal yang terlibat langsung dalam negosiasi penyelesain masalah bersama Direktru Utama Korindo Papua Mr. Jin Young San di ruangan kerjanya. Hasil meeting pertama Pkl. 10.30 Direktur tetap mempertahankan Mr. Han Chun dengan dalil agar management bisa mempersiapkan penggantinya dan selama waktu tersebut sang GM Produksi itu harus memperbaiki kepemipinannya.
Menanggapi solusi Direktur, Oral Bruner Leleng dengan tegas tetap pada pendiriannya agar Mr. Han Chun segera dipulangkan. SPSI tidak akan bertanggung jawab jika ada kejadian yang membahayakan keselamatan jima GM Produksi itu jika dia tetap disini. Ketua SPSI menambahkan jika Management Korindo belum memenuhi tuntutan SPSI untuk memulangkan Mr. Han Chun maka kegitan produksi belum bisa berjalan.
Karena mengalami deathlock pertemuan dilanjutkan di ruangan Mr. Song Jaewook (GM Umum-Personalia) dalam pertemuan yang semakin alot tersebut serta dihadiri oleh Bpk. Bambang dan Hamid sebagai perwakilan belum juga bisa mencapai kesepakatan. Pkl. 13.15 Direktur bergabung lagi dan menyampaikan, “yah… sudah Mr. Han Chun dipulangkan.” Mendengar pernyataan Direktur, pengurus SPSI dan yang lainnya senyum sumringah.
Pkl. 14.00 Surat Keputusan Management Korindo dikeluarkan dan memenuhi tuntutan karyawan. Dengan tepukkan tangan yang meriah karyawan Korindo berjingkrak-jingkrak kesenangan ketika Oral Bruner Leleng membacakan surat keputusan pemulangan Mr. Han Chun. Dengan tegas juga Ketua SPSI mengumumkan, “kita sebagai karyawan harus komitmen dengan tuntutan kita bahwa jika Mr. Han Chun disetujui pulang maka produksi berjalan dengan normal. Untuk itu dengan resmi selaku Ketua SPSI saya memberitahukan bahwa sebentar malam produksi harus berjalan dengan normal.
Seiring dengan kepulangan karyawan/ti ke rumahnya masing-masing maka drama mogok buruh Korindopun berakhir. Namun kisah itu masih tetap membekas di hati sekitar 1.200 karyawan Korindo di Plywood Factory Asiki yang kini sedang menyembuhkan luka-luka batinnya dengan kepemimpinan baru siapapun yang menjadi GM Produksi yang menggantikan Mr. Han Chun.TSLC.

BURUH KORINDO ASIKI MOGOK

Evaluasi dan Laporan Triwulan Pengurus SPSI

Untuk  mewujudkan harapan anggota Serikat Pekerja akan adanya transparansi penggunaan dana dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus SPSI Korindo Group Papua, maka bersama ini Kami memberikan hasil Evaluasi kinerja Kerja Pengurus dan laporan keuangan triwulan. Sejak dilantik oleh Ketua DPC KSPSI Kabupaten Boven Digoel Papua, Rusli Rasid, 07 Januari 2010 di Gedung Olah Raga Korindo Asiki. Banyak hal yang sudah dikerjakan.

Kesepakatan bersama Management Korindo Group Papua tentang Kenaikan UMP tahun 2010

Yang pada akhirnya mengikuti referensi dari dinas Pendudukan dan tenaga Kerja setelah  Pengurus SPSI mengancam dengan pemogokkan masal oleh karyawan seluruh Korindo Group Papua. Setelah diakumulasi dan diambil rata-rata kenaikan upah tahun 2010 ± 9 % dari UMP tahun 2009. Meski hasil ini masih jauh dari harapan Pengurus SPSI, tetapi mengingat janji Management Korindo yang akan memperbaiki Menu Makan dan fasilitas kerja serta safety utensil. Dan yang lebih menggembirakan adalah kemungkinan akan dibuatanya Skala Upah bagi seluruh karyawan Korindo yang akan mengatur sistem upah secara sistematis dengan mempertimbangakan keahlian, pendidikan, loyalitas, pengabdian,

1.       PROSES NEGOSIASI UPAH 2010

·         Bipartit : 12-15 Februari 2010 penyelesaian perselisihan perihitungan upah secara musyawarah dengan negosiasi antara pihak perusahaan dengan SPSI. Terjadi deadlock (kebuntuan) karena SPSI tidak mau menerima perhitungan upah yang diajukan oleh perusahaan yang sangat merugikan karyawan. Semua gaji pokok disamaratakan dengan UMP 2010 Rp 1.316.500,- tambah masa kerja dan insentif. Hal tersebut ditentang dengan sangat keras oleh SPSI yang mengacu pada UU Ketenaga kerjaan no. 13 tahun 2003, SK gubernur Papua dan Keputusan Menteri. Pada tanggal 15 disepakati rumus perhitungan sbb:

Gp 2009 + (GP 2009x8.25%) + Masa Kerja, namun nilai masa kerja tidak dispakati karena perusahaan menggunakan nilai masa kerja tahun 2009.

Karena kedua belah pihak tidak spakat tentang besaran nilai masa kerja maka perundingan dilanjutkan pada tingkat mediasi oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Boven Digoel.

·         Tingkat Mediasi: 19 Februari 2010, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Boven Digoel Drs. Agus Salim AR M.si hadir di ruang meeting SPSI Asiki bersama Kabid Perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan karyawan. Dalam rekomendasi nilai masa kerja yang diberikan oleh dinas tenaga kerja pun (khususnya yang 3-5 dan 5-7 tahun kerja) nilainya dibawah tahun 2009, maka SPSI membuat surat pengajuan revisi nilai masa kerja yang diberikan oleh Dispenaker Kab. Boven Digoel dan langsung distujui pada hari itu pula oleh Bpk. Kadis. Tetapi karena perusahaan tidak menerima rekomendasi hasil mediasi yang diberikan oleh Dispenaker Kab. Boven
Digoel maka perusahaan membawa perundingan ini ke tingkat tripartit, SPSI memberikan waktu selama 7 hari kepada perusahaan untuk mempertimbangkan nilai masa kerja yang diajukan oleh SPSI dan Dispenaker Kab. Boven Digoel, jika dalam waktu 7 hari perusahaan tidak ada keputusan maka SPSI akan memimpin mogok masal dengan alasan dan tuntutan sperti yang telah ditempel pada papan pengumuman setiap camp, dan bagian masing-masing.

NO	MASA KERJA	NILAI MASA KERJA 2010
1	1-3	Rp                3.000
2	3-5	Rp                5.000
3	5-7	Rp                7.000
4	7-9	Rp            10.000
5	9-11	Rp             12.000
6	11-13	Rp             14.000
7	13-15	Rp             16.000
8	15-17	Rp             18.000

·         Tingkat Tripartit: belum sampai 7 hari, perusahaan akhirnya menyerah pada hari kelima (24 Februari 2010) dan menyetujui hasil mediasi antara: wakil management Korindo, SPSI dan Dispenaker Kab. Boven Digoel.

Ø  Masa kerja 2009 sudah termasuk dalam GP 2009 yang dikalikan 8.25%

Ø  Nilai masa kerja 2010 murni diluar masa kerja 2009

Ø  Rata-rata Kenaikan upah untuk 3600 karyawan Korindo tahun 2010 : ± 9.03%

Ø  Insentif ditiadakan, tetapi pada 17 Agustus setiap karyawan teladan di bagian masing-masing akan ada penambahan Upah pada gaji pokoknya:

Ø  Untuk tahun 2010 tidak akan ada pemotongan GP sebagai akibat dari sanksi yang diberikan oleh perusahaan.

2.       PENJELASAN KESEPAKATAN 90 % KEHADIRAN 2010

a.       Untuk meningkatkan produktifitas SPSI telah bersepakat dengan perusahaan untuk bersama-sama meningkatkan kehadiran karyawan sebesar 90% dengan konsekwensi: jika tidak samapai 90% kehadiran tahun 2010 maka tidak ada kenaikan nilai masa kerja tahun 2011. 

b.      90% kehadiran itu hanya pada hari efektif kerja sesuai PKB dan UU ketenagakerjaan yaitu: 25 hari kerja dalam 1 bulan. 25 HARI DALAM SEBULAN X 12 BULAN = 300 HARI KERJA DALAM 1 TAHUN. 90 % DARI 300 HARI KERJA ADALAH: 270 HARI, ITU DILUAR LIBUR HARI BESAR KEAGAMAN.

c.       Kesepakatan tersebut di atas berlaku jika tuntutan SPSI berkaitan dengan kesejahteraan karyawan: kesehatan, keselamatan kerja, fasilitas penunjang kerja diperbaiki oleh perusahaan.

LAPORAN KEUANGAN

Dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Pengurus SPSI melalui bendaharanya ibu Jenti Maya Manullang yang akan dibagikan kebagian masing-masing dan ke beberapa camp di sekitar Asiki dapat disimpulkan sbb:

1.       Transportasi pengurus untuk urusan dinas termasuk ke Tanah Merah Rp 1.350.000,- atau 13 % dari total dana yang digunakan

2.       Untuk Inventaris Sekretariat SPSI sebesar Rp 2.058.000,- atau 20%

3.       Operasional Kantor sebesar Rp Rp 550.000,- atau 6%

4.       Kunjungan Karyawan yang rawat nginap di Balai Pengobatan korindo Rp 688.000,- atau sebesar 7%

5.       Emergency karyawan rujukan sebesar Rp 740.000,- atau sebesar 7%

6.       Kado untuk pernikahan bagi karyawan yang menikah sebesar Rp 600.000,- atau 6% dari

7.       Biaya konsumsi selama meeting dan kegiatan rutin sebesar Rp 4.081.000,- atau sebesar 41%.

Darti data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang yang dilakukan oleh pengurus SPSI Korindo Group Papua mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan pengembalian dana ke anggota sebesar 20% dari total dana yang dikeluarkan oleh pengurus pada triwulan pertama tahun 2010. Pengembalian itu berupa biaya yang dialokasikan untuk kodo pernikahan, kunjungan orang sakit dan biaya pasien emergency yang dirujuk ke RSUD Merauke oleh Balai Pengobatan Korindo Asiki.

Hal ini ditegaskan lagi oleh Ketua FSPSI KORINDO GROUP PAPUA Bpk. Oral Bruner Leleng yang dengan senyumannya yang khas selalu berusaha memberikan solusi yang terbaik bagi tamu yang ingin berkonsultasi ataupun memberikan saran kepada pengurus di ruang kerjanya. Dengan rata-rata kunjungan 5 orang tamu baik karyawan maupun masyarakat luar yang datang mengadu atau berkonsulatasi ke ruangan kerja ketua SPSI memacu pengurus untuk bekerja extra keras agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada karyawan.

ADMIN

www.myspace.com/kristinjuven

HANS TANGKERE KORBAN SOLIDARITAS KARYAWAN KORINDO

HANS TANGKERE KORBAN SOLIDARITAS KARYAWAN KORINDO

Empati berperanan penting dalam pergaulan antara manusia. Jika semua manusia menaruh empati terhadap sesamanya atau kelompok lain, banyak sekali kesulitan dan keadaan kurang enak dapat dihindari dalam masyarakat. Karena itu menaruh empati (tidak perlu sampai simpati ) merupakan suatu tuntutan etis. Setiap orang harus memperhatikan dan memahami perassaan seseorang seperti ia sendiripun boleh berharap orang lain akan memperhatikan dan memahami perasaannya. Dengan empati dimaksudkan kemampuan seseorang untuk membayangkan apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain. Jika kita berempati, kita seolah-olah keluar dari keadaan kita sendiri dan kita pindah ke dalam keadaan orang lain. Melalui empati kita seolah-olah mengidentifikasikan diri dengan orang lain itu. Kita berusaha membayangkan dari dalam apa yang dirasakan atau dipikirkan olehnya. Memang benar, empati belum sampai menjadi simpati. Simpati melangkah lebih jauh lagi. Orang yang menaruh simpati pada seseorang, turut merasakan dalam hati apa yang dirasakan oleh orang itu. Jika orang itu merasa sedih, ia pun merasa tidak enak. Jika orang itu bergembira, ia punmengalami keadaan hati yang cerah. Orang yang menaruh simpatik, memihak pada orang lain. Sedang orang yang berempati tetap netral terhadap orang lain, tetapi ia menyadari betul keadaan psikologisnya.ulasan tersebut di atas hanyalah pengantar bagi kita karyawan Korindo untuk menelaah kasus teman kita Hans Tangkere yang hanya karena berempati yang dilanjutkan dengan membuktikan rasa solidaritasnya sebagai sesama buruh Korindo ia mengambil keputusan yang berakibat fatal bagi perekonomiannya termasuk istri dan ketiga orang anaknya. Agar mampu berempati yang berlandaskan etika moral baik sebagai masyarakat yang berbudaya maupun sebagai umat yang beragama saya mengajak kita semua untuk mengikuti kronologis kegetiran yang dialami oleh rekan kita tersebut: Karyawan Korindo Atas Nama: Marthen Otlana (almarhum) bagian Boiler B mengalami sakit keras dan oleh pihak Klinik Korindo diberikan rujukan berobat ke Merauke. Surat rujukan dikeluarkan oleh dr. Rustandi Natsir (Penanggung jawab Balai Pengobatan Korindo Asiki). Marthen Otlana yang sedang dalam keadaan pingsan pada saat itu sangatlah tidak mungkin untuk berangkat sendiri menggunakan angkutan umum ke Merauke. Karena rasa solidaritas sebagai sesama kaum buruh KORINDO, maka Hans Tangkere menyanggupi dirinya untuk mengantar pasien Klinik Balai Pengobatan Korindo Asiki tersebut ke Merauke (meskipun dia belum tidur karena ia bekerja shift Malam).Untuk maksud tersebut maka proses perijinan pun dilakukan sebagai berikut:I. Pengajuan Ijin oleh Hans Tangkere1. Pada tanggal 17 Agustus 2009 (hari Libur Nasional)• Pkl. 08.00 WIT, Saudara Hans Tangkere pergi ke kantor produksi untuk menyampaikan perijinannya namun di kantor tersebut tidak ada orang (semua ke lapangan untuk Apel 17 Agustus 2009)• Pkl. 08.15 WIT, Saudara Hans Tangkere pergi ke kantor Umum - Personalia untuk mengurus perijinanannya, namun di kantor tersebut pun tidak ditemui petugas (semua ke lapangan untuk Apel 17 Agustus 2009)• Pkl. 09.00 WIT kondisi Pasien sudah sangat kritis dan karena tidak ditemui petugas yang berwenang untuk mengurus proses perijinannya maka Hans Tangkere pun segera berangkat ke Merauke menemani Pasien Klinik Balai Pengobatan Korindo Asiki (status Emergency) 2. Pada tanggal 18 Agustus 2009, saudara Hans Tangkere menelepon istrinya untuk mengurus proses perijinannya ke pihak Managemen Korindo Asiki.II. Pengajuan Ijin oleh Elisabeth Matrutty (Istri saudara Hans Tangkere) 18 Agustus 2009• Pkl. 08.00 WIT, Ibu Elisabeth mendatangi kantor umum - personalia dan bertemu dengan saudara Hendrik Rumbino, salah seorang staff personalia bagian produksi untuk menyampaikan ijin tidak masuk kerja saudara Hans Tangkere.• Pkl. 08.15 WIT, Ibu Elisabeth menghadap Kabag Personalia atas nama Kansius Bunman untuk mememberitahukan perijinan saudara Hans Tangkere sekaligus meminta jamian atas perijinan tersebut. Kabag Personalia menyanggupi hal tersebut dan memberikan ijin kepada saudara Hans Tangkere• Pkl. 09.00 WIT Ibu Elisabet bertemu dengan ketua F.SPSI Bpk. Ahmad Kotarumalos dan menyampaikan perihal perijinan Hans Tangkere. Oleh ketua F.SPSI diminta data nama lengkap, bagian dan Nik untuk ditindaklanjuti. III. Konfirmasi perijinan Oleh saudara Pides Matkusa • Pada tanggal 18 Agustus 2009 saudara Pides Matkusa mengkonfirmasi perijinan Hans Tangkere melalui Handphone dan telephone kantor dari Posko kepada: Kabag personalia Bpk. Kansius Bunman menyatakan jika saudara Hans Tangkere sudah sah perijinannya. Manager Umum - Personalia Bpk. Roni Makal, SH beliau memberitahukan bahwa Hans Tangkere sudah diberikan ijin.• Pada tanggal 19 Agustus 2009 Saudara Pides Matkusa memastikan perijinan saudara Hans Tangkere dengan mendatangi langsung Manager Umum - Personalia Bpk. Rony Makal, SH untuk memberitahukan perihal perijinan tersebut dan dikatakan bahwa Hans Tangkere memang dalam posisi ijin karena mengantar orang sakit.IV. Tanggal 21 Agustus 2009 Bagian Dryer B mengisi absensi saudara Hans Tangkere dengan keterangan Alpa/Mangkir.Saudara Pides Matkusa melaporkan kepada Manager Umum - Personalia perihal perijinan saudara Hans Tangkere dan diberitahukan oleh Bpk. Rony Makal, SH. Bahwa itu tidak boleh Alpa, harus ijin karena mengantar orang sakit.V. Tanggal 23 Agustus 2009 Pkl. 14.00 Saudara Pides Matkusa menghadap ke kabag Personalia untuk memberitahukan bahwa bagian Dryer B mengisi absensi Hans Tangkere dengan keterangan Alpa. Bpk. Kansius Bunman menanggapi bahwa dari tanggal 17 s/d 23 Agustus 2009 Hans Tangkere dinyatakan ijin dan selanjutnya harus fax surat perpanjangan ijin. Hari itu juga Hans Tangkere mengirim lewat no. Fax Kantor Umum surat permohonan perpanjangan ijinnya dengan melampirkan surat keterangan dokter.VI. Tanggal 26 Agustus 2009 Pkl. 10.30 Saudara Hendrik Rumbino menyampaikan bahwa saudara Hans Tangkere dianggap mengundurkan diri karena 7 (tujuh) hari tidak masuk kerja. Saudara Pides Matkusa menanyakan hal tersebut kepada:a. Kabag personalia Bpk. Kansius Bunman menyatakan hal itu tidak bisa dinyatakan mengundukan dirib. Manager Umum - Personalia Bpk. Roni Makal,SH, beliau mengarahkan agar berkordinasi lagi dengan sudara Hendrik Rumbino.VII. Tanggal 28 Agustus 2009, Kabag Personalia membuat surat pengantar kepada Manager Produksi agar saudara Hans Tangkere bisa bekerja kembali. Ketika Saudara Hans Tangkere masuk bekerja Manager Produksi mengusirnya pulang.VIII. Tanggal 29 Agustus 2009, Kabag personalia mengantar sendiri saudara Hans Tangkere ke manager produksi untuk bekerja kembali, namun tetap tidak diperbolehkan sebelum ada surat pengantar dari Deputi General Manager Umum - Personalia untuk membekerjakan kembali saudara Hans Tangkere.IX. Tanggal 21 Desember 2009 Kabag personalia memberitahukan kepada saudara Pides Matkusa untuk datang mengambil THR sekaligus hak - haknya, alias (PB) sepihak.Demikianlah kronologis perijian dan hal - hal lain yang disebabkannya ini kami buat dengan sebenar-benarnya yang bertujuan agar semua pihak yang merasa terketuk hatinya untuk memperjuangkan nasib saudara Hans Tangkere bisa memahami peristiwa tersebut sesuai dengan data dan fakta yang terjadi. Saya yakin siapa pun anda dan apapun jabatan anda pasti setuju dengan saya yaitu “Hans Tangkere” harus dibela. Jika ditelaah secara detail persoalan di atas tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sederhana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi ingat! Saran berikut hanya jika kita merasa sadar bahwa setiap persoalan butuh penyelesaian:• “General Manager Umum/Personalia membuat surat pengantar sesuai harapan GM Produksi” yang berisikan permohonan kerja kembali saudara Hans Tangkere.• Butuh sedikit keberanian untuk mengakui jika Komunikasi antara staff Departemen Umum Personalia bagian Administrasi ketenagakerjaan dengan staff administrasi produksi mengalami distorsi fungsi jabatannya masing-masing.• Open our eyes, our future is ahead of us.Setiap goresan pena sang pujangga merupakan belati bermata dua yang mampu mengiris hati seniman dan memampukan mereka berkreasi sesuai tuntutan zaman. Tulisan ini bukanlah belati bermata dua, tetapi hanya sedikit tanda tanya bagi mereka yang memiliki empati. Semoga.

REKOMENDASI DISNAKER DIABAIKAN, SPSI KORINDO GERAM

Asiki, (20.02.2010) Media Info SPSI. Berdasarkan kesepakatan antara pengurus SPSI dengan wakil Management Korindo pada hari Senin, 15.02.2010, kedua belah pihak akan melanjutkan negosiasi pengupahan ke tingkat mediasi setelah deadlock negosiasi Upah 2010 yang diselesaikan secara bipartit. Sebagai tim mediator, Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Boven Digoel Drs. Agus Salim,AR,M.si langsung menanggapi permohonan mediasi yang diajukan oleh management Korindo dengan hadir dalam rapat negosiasi yang diselenggarakan di Ruang Meeting SPSI pada hari Jumat, 19 Februari 2010.Rapat yang sempat diwarnai insiden marahnya Bpk. Kadis terhadap Manager Umum Personalia (Mr. Soong Jaewook) lantaran miskomunikasi tentang implementasi perhitungan upah bulan Februari bersama rapelan UMP 2010 yang telah berlaku per 1 januari 2010. Dalam Penjelasannya Mr. Soong menanyakan kepada SPSI apakah perhitungan upah bulan Februari masih menggunakan UMP 2009. Belum sempat menyelesaikan pertanyaannya, Kadis langsung membentak, “hei tuan,…tuan tidak boleh menggunakan UMP 2009. Saya selaku pejabat Negara ditugaskan untuk mengamankan dokumen Negara yang dikeluarkan melalui SK Gubernur. UMP 2009 tidak boleh dipakai lagi”. Dengan sengit beliau melanjutkan “jika Korindo masih menggunakan upah 2009 itu berarti sudah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan RI no. 13 tahun 2003”.Dengan wajah bersemu merah Mr. Soong berusaha menjelaskan maksudnya bahwa, “jika belum ada kesepakatan tentang mekanisme perhitungan upah 2010 antara SPSI dengan Management Korindo maka, secara defacto perhitungan upah masih menggunakan system lama sampai saat adanya kesepakatan baru”. Pimpinan Umum Personalia yang baru bertugas di Asiki belum lama ini dengan sedikit membungkukan badanya sambil memohon maaf kepada Bpk. Kepala Disnaker dengan memperlambat dan memperjelas bahasanya agar bisa dimengerti oleh peserta rapat. Setelah mendengar penjelasannya Bpk. Kadis pun minta maaf karena terlanjur marah.Rapat yang dimulai Pkl. 14.00 WIT tersebut tidak membuahkan hasil, karena masing-masing pihak masih mempertahankan rumus dan perhitungannya. Management Korindo menjelaskan posisi keuangan Perusahaan yang sedang dalam kondisi tidak sehat akibat hempasan Krisis Global ditambah lagi tingginya biaya produksi dan biaya-biaya lainya yang membuat perusahaan sedikit mengencangkan ikat pinggannya. Sebagai kompensasi dari dipertahannkannya nilai masa kerja 2009 Perusahaan akan meningkatkan gizi makan karyawan, perbaikan perumahan, dan fasilitas-fasilitas penunjang produksi baik untuk keselamatan pekerja maupun untuk tujuan produktifitas.Dalam ilustrasinya Mr. Soong mengandaikan, “jika anak kecil menangis minta coklat kepada bapaknya, dan bapak selalu memberinya jika persedian coklatnya habis, tetapi sang anak masih minta, minta, dan minta terus. Bapak tentu pusing ya dan terpaksa memukul anaknya.” Dia melanjutkan, “bisa saja Korindo memberi lebih dari yang diajukan oleh SPSI tetapi apakah SPSI bertanggung jawab jika di produksi diberlakukan 3 shift, dan di kantor pun akan ditambahkan orang-orang borongan”.SPSI yang sudah membulatkan tekadnya untuk memperjuangkan kenaikan masa kerja sebagai penghargaan terhadap dedikasi dan pengabdian karyawan yang telah lama bekerja di Korindo tetap berkomitmen untuk menaikan nilai masa kerja di atas tahun 2009. Hal ini ditegaskan oleh Oral Bruner Leleng yang mengatakan “SPSI tetap mempertahankan pengajuannya, dan kami memberikan waktu selama 7 hari bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pengajuan kami, jika tidak disetujuai maka seluruh karyawan Korindo baik yang ada di Distrik jair maupun di Merauke akan melakukan mogok masal selama 3 hari.Manager Umum Personalia Rony Makal,SH menanggapi, “jika kita masih mempertahankan nilai masa kerja yang kita ajukan masing-masing maka kita akan menyelesaikan masalah ini ke tingkat tripartit. Belum selesai pertemuan yang dimoderatori oleh Bpk. Andi,SE ketua langsung menyuruh sekretarisnya segera membuat pengumuman kepada seluruh karyawan Korindo untuk memberitahukan pemogokan masal selama 3 hari setelah waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk menyelesaikan pada tingkat tripartit.

REKOMENDASI DISNAKER DIABAIKAN, SPSI KORINDO GERAM

Asiki, (20.02.2010) Media Info SPSI. Berdasarkan kesepakatan antara pengurus SPSI dengan wakil Management Korindo pada hari Senin, 15.02.2010, kedua belah pihak akan melanjutkan negosiasi pengupahan ke tingkat mediasi setelah deadlock negosiasi Upah 2010 yang diselesaikan secara bipartit. Sebagai tim mediator, Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Boven Digoel Drs. Agus Salim,AR,M.si langsung menanggapi permohonan mediasi yang diajukan oleh management Korindo dengan hadir dalam rapat negosiasi yang diselenggarakan di Ruang Meeting SPSI pada hari Jumat, 19 Februari 2010.Rapat yang sempat diwarnai insiden marahnya Bpk. Kadis terhadap Manager Umum Personalia (Mr. Soong Jaewook) lantaran miskomunikasi tentang implementasi perhitungan upah bulan Februari bersama rapelan UMP 2010 yang telah berlaku per 1 januari 2010. Dalam Penjelasannya Mr. Soong menanyakan kepada SPSI apakah perhitungan upah bulan Februari masih menggunakan UMP 2009. Belum sempat menyelesaikan pertanyaannya, Kadis langsung membentak, “hei tuan,…tuan tidak boleh menggunakan UMP 2009. Saya selaku pejabat Negara ditugaskan untuk mengamankan dokumen Negara yang dikeluarkan melalui SK Gubernur. UMP 2009 tidak boleh dipakai lagi”. Dengan sengit beliau melanjutkan “jika Korindo masih menggunakan upah 2009 itu berarti sudah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan RI no. 13 tahun 2003”.Dengan wajah bersemu merah Mr. Soong berusaha menjelaskan maksudnya bahwa, “jika belum ada kesepakatan tentang mekanisme perhitungan upah 2010 antara SPSI dengan Management Korindo maka, secara defacto perhitungan upah masih menggunakan system lama sampai saat adanya kesepakatan baru”. Pimpinan Umum Personalia yang baru bertugas di Asiki belum lama ini dengan sedikit membungkukan badanya sambil memohon maaf kepada Bpk. Kepala Disnaker dengan memperlambat dan memperjelas bahasanya agar bisa dimengerti oleh peserta rapat. Setelah mendengar penjelasannya Bpk. Kadis pun minta maaf karena terlanjur marah.Rapat yang dimulai Pkl. 14.00 WIT tersebut tidak membuahkan hasil, karena masing-masing pihak masih mempertahankan rumus dan perhitungannya. Management Korindo menjelaskan posisi keuangan Perusahaan yang sedang dalam kondisi tidak sehat akibat hempasan Krisis Global ditambah lagi tingginya biaya produksi dan biaya-biaya lainya yang membuat perusahaan sedikit mengencangkan ikat pinggannya. Sebagai kompensasi dari dipertahannkannya nilai masa kerja 2009 Perusahaan akan meningkatkan gizi makan karyawan, perbaikan perumahan, dan fasilitas-fasilitas penunjang produksi baik untuk keselamatan pekerja maupun untuk tujuan produktifitas.Dalam ilustrasinya Mr. Soong mengandaikan, “jika anak kecil menangis minta coklat kepada bapaknya, dan bapak selalu memberinya jika persedian coklatnya habis, tetapi sang anak masih minta, minta, dan minta terus. Bapak tentu pusing ya dan terpaksa memukul anaknya.” Dia melanjutkan, “bisa saja Korindo memberi lebih dari yang diajukan oleh SPSI tetapi apakah SPSI bertanggung jawab jika di produksi diberlakukan 3 shift, dan di kantor pun akan ditambahkan orang-orang borongan”.SPSI yang sudah membulatkan tekadnya untuk memperjuangkan kenaikan masa kerja sebagai penghargaan terhadap dedikasi dan pengabdian karyawan yang telah lama bekerja di Korindo tetap berkomitmen untuk menaikan nilai masa kerja di atas tahun 2009. Hal ini ditegaskan oleh Oral Bruner Leleng yang mengatakan “SPSI tetap mempertahankan pengajuannya, dan kami memberikan waktu selama 7 hari bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pengajuan kami, jika tidak disetujuai maka seluruh karyawan Korindo baik yang ada di Distrik jair maupun di Merauke akan melakukan mogok masal selama 3 hari.Manager Umum Personalia Rony Makal,SH menanggapi, “jika kita masih mempertahankan nilai masa kerja yang kita ajukan masing-masing maka kita akan menyelesaikan masalah ini ke tingkat tripartit. Belum selesai pertemuan yang dimoderatori oleh Bpk. Andi,SE ketua langsung menyuruh sekretarisnya segera membuat pengumuman kepada seluruh karyawan Korindo untuk memberitahukan pemogokan masal selama 3 hari setelah waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk menyelesaikan pada tingkat tripartit.

REKOMENDASI DISNAKER DIABAIKAN, SPSI KORINDO GERAM

Asiki, (20.02.2010) Media Info SPSI. Berdasarkan kesepakatan antara pengurus SPSI dengan wakil Management Korindo pada hari Senin, 15.02.2010, kedua belah pihak akan melanjutkan negosiasi pengupahan ke tingkat mediasi setelah deadlock negosiasi Upah 2010 yang diselesaikan secara bipartit. Sebagai tim mediator, Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Boven Digoel Drs. Agus Salim,AR,M.si langsung menanggapi permohonan mediasi yang diajukan oleh management Korindo dengan hadir dalam rapat negosiasi yang diselenggarakan di Ruang Meeting SPSI pada hari Jumat, 19 Februari 2010.Rapat yang sempat diwarnai insiden marahnya Bpk. Kadis terhadap Manager Umum Personalia (Mr. Soong Jaewook) lantaran miskomunikasi tentang implementasi perhitungan upah bulan Februari bersama rapelan UMP 2010 yang telah berlaku per 1 januari 2010. Dalam Penjelasannya Mr. Soong menanyakan kepada SPSI apakah perhitungan upah bulan Februari masih menggunakan UMP 2009. Belum sempat menyelesaikan pertanyaannya, Kadis langsung membentak, “hei tuan,…tuan tidak boleh menggunakan UMP 2009. Saya selaku pejabat Negara ditugaskan untuk mengamankan dokumen Negara yang dikeluarkan melalui SK Gubernur. UMP 2009 tidak boleh dipakai lagi”. Dengan sengit beliau melanjutkan “jika Korindo masih menggunakan upah 2009 itu berarti sudah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan RI no. 13 tahun 2003”.Dengan wajah bersemu merah Mr. Soong berusaha menjelaskan maksudnya bahwa, “jika belum ada kesepakatan tentang mekanisme perhitungan upah 2010 antara SPSI dengan Management Korindo maka, secara defacto perhitungan upah masih menggunakan system lama sampai saat adanya kesepakatan baru”. Pimpinan Umum Personalia yang baru bertugas di Asiki belum lama ini dengan sedikit membungkukan badanya sambil memohon maaf kepada Bpk. Kepala Disnaker dengan memperlambat dan memperjelas bahasanya agar bisa dimengerti oleh peserta rapat. Setelah mendengar penjelasannya Bpk. Kadis pun minta maaf karena terlanjur marah.Rapat yang dimulai Pkl. 14.00 WIT tersebut tidak membuahkan hasil, karena masing-masing pihak masih mempertahankan rumus dan perhitungannya. Management Korindo menjelaskan posisi keuangan Perusahaan yang sedang dalam kondisi tidak sehat akibat hempasan Krisis Global ditambah lagi tingginya biaya produksi dan biaya-biaya lainya yang membuat perusahaan sedikit mengencangkan ikat pinggannya. Sebagai kompensasi dari dipertahannkannya nilai masa kerja 2009 Perusahaan akan meningkatkan gizi makan karyawan, perbaikan perumahan, dan fasilitas-fasilitas penunjang produksi baik untuk keselamatan pekerja maupun untuk tujuan produktifitas.Dalam ilustrasinya Mr. Soong mengandaikan, “jika anak kecil menangis minta coklat kepada bapaknya, dan bapak selalu memberinya jika persedian coklatnya habis, tetapi sang anak masih minta, minta, dan minta terus. Bapak tentu pusing ya dan terpaksa memukul anaknya.” Dia melanjutkan, “bisa saja Korindo memberi lebih dari yang diajukan oleh SPSI tetapi apakah SPSI bertanggung jawab jika di produksi diberlakukan 3 shift, dan di kantor pun akan ditambahkan orang-orang borongan”.SPSI yang sudah membulatkan tekadnya untuk memperjuangkan kenaikan masa kerja sebagai penghargaan terhadap dedikasi dan pengabdian karyawan yang telah lama bekerja di Korindo tetap berkomitmen untuk menaikan nilai masa kerja di atas tahun 2009. Hal ini ditegaskan oleh Oral Bruner Leleng yang mengatakan “SPSI tetap mempertahankan pengajuannya, dan kami memberikan waktu selama 7 hari bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pengajuan kami, jika tidak disetujuai maka seluruh karyawan Korindo baik yang ada di Distrik jair maupun di Merauke akan melakukan mogok masal selama 3 hari.Manager Umum Personalia Rony Makal,SH menanggapi, “jika kita masih mempertahankan nilai masa kerja yang kita ajukan masing-masing maka kita akan menyelesaikan masalah ini ke tingkat tripartit. Belum selesai pertemuan yang dimoderatori oleh Bpk. Andi,SE ketua langsung menyuruh sekretarisnya segera membuat pengumuman kepada seluruh karyawan Korindo untuk memberitahukan pemogokan masal selama 3 hari setelah waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk menyelesaikan pada tingkat tripartit.

KARYAWAN KORINDO PAPUA MOGOK…???

Asiki, Media Info SPSI (16/02/2010). Isu mogok yang beredar ditengah karyawan Korindo yang berada di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel. Membuat pengurus Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja Korindo Asiki bekerja extra keras. Untuk mengklarifikasi isu tersebut, yang sedang hangat diperbincangkan diantara sesama karyawan Korindo, baik yang berada di Asiki, Camp 19, Camp Tunas, Camp Erma, Camp Kali Muyu dan Getentiiri maupun Cabang Korindo yang ada di Merauke. Oral Bruner Leleng (ketua SPSI) beserta jajaran pengurusnya turun langsung ke lapangan untuk bertemu karyawan dan menjelaskan deadlock negosiasi yang menjadi penyebab isu tersebut. Khusus di Merauke Oral menjelaskannya per telepon kepada perwakilan SPSI yang ada disana, “bersabar saja, kita masih punya waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah ini ke tingkat mediasi (DISNAKERTRANS) sebelum ke tripartit sesuai kesepakatan dengan pihak management”.Simbol tangan silang di atas kepala yang dilakukan oleh sebagian karyawan di Pabrik Asiki ketika melihat pengurus SPSI yang turun lapangan untuk menjelaskan hasil negosiasi yang mengalami kebuntuan merupakan ungkapan nonverbal yang harus dijawab dengan kepastian mutlak. Rupanya hal ini mereka lakukan setelah mereka mendapat informasi dari antara sesama karyawan tentang tidak adanya kesepakatan antara SPSI dengan management Korindo dalam merumuskan system pengupahan 2010 yang telah dilakukan secara bipartit sejak tanggal 12-02-2010 s/d 15-02-2010. Sebagai Pengurus yang mengemban amanah anggota Serikat Pekerja, Oral bersama timnya mengundang dua orang wakil dari tiap-tiap departemen yang ada di Asiki untuk mengikuti pertemuan singkat yang sedianya akan dilaksanakan di Gedung Olah Raga namun karena Pihak management tidak memberi ijin, maka pertemuan istimewa tersebut pun dilaksanakan di Ruangan Meeting ISO. Pertemuan istimewa yang beragendakan: “membahas langkah-langkah yang akan diambil oleh SPSI bersama Karyawan Korindo Papua sebagi bentuk penolakan atas rancangan upah 2010 yang diajukan oleh Management”, Ketua menjelaskan beberapa mekanisme upah versi Managementt Korindo:A. UMP X 8,25% + MASA KERJA + INTENSIFKET : GAJI POKOK TAHUN 2009 DIRATAKAN MENJADI UMP2010 ( Rp. 1.316.500,-)B. GAJI POKOK + (GP 2009 X PERSENTASE MASA KERJA) + NILAI MASA KERJA +INSENTIF = GAJI POKOK 2010C. BULANAN TETAP :GAJI POKOK 2009 + (GP X 5%) = GAJI POKOK 2010Dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang, tidak termasuk manager-manager WNI tersebut Robert Manurung (Manager dpt. Accounting) dengan kritis menanggapi penjelasan ketua SPSI. “jika management sudah mengeluarkan sistim baru (meratakan gaji pokok menjadi standar ump Rp 1.316.500,- dan tidak sedikit karyawan yang gaji pokok 2009 dikurangi, berarti pihak management sudah menyalahi peraturan yang berlaku karena sudah mengurangi gaji pokok yang tahun sebelumnya, tetapi jika management menggunakan sistem (cara ke – 2) maka secara aturan management tidak menyalahi peraturan atau undang -undang yang berlaku, karena perusahan sudah membayar gaji pokok pekerja di atas standar UMP yang di keluarkan oleh pemerintah, dan karena tidak ada kesepakatan antara serikat pekerja dengan management, seharusnya SPSI jangan berusaha menjadi pahlawan kesiangan tetapi cobalah memberikan tawaran mekanisme perhitungan upah yang sekiranya tidak merugikan karyawan disatu pihak dan tidak memberatkan management dipihak lain”, tegas Staff senior Korindo tersebut yang pernah mengundurkan diri dari keanggotaan SPSI beberapa tahun yang lalu. Matheos Latuihamalo (bagian Boiller ‘A) menanyakan sejauh mana usaha dari pengurus SPSI menjelaskan kepada pihak management alasan pengajuan rancangan upah versi SPSI dan apa alasan management tidak mengabulkan pengajuan yang ditawarkan oleh SPSI. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Ketua SPSI meminta Sekretarisnya, Juvensianus Hamat untuk membacakan kutipan pertemuan dari tanggal 12-02-2010 s/d 15-02-2010 tentang argument masing-masing pihak.Management:1. SK Gubernur tentang UMP 2010 (Rp 1.316.500,- ) merupakan nilai terendah yang harus diberikan oleh Perusahaan (KORINDO AKAN MEMBERIKAN LEBIH DARI UMP) 2. Dalam Gaji pokok 2009 sudah termasuk uang jasa masa kerja 3. Bagi Karyawan yang Gaji Pokoknya telah lebih Rp 1.316.500, tidak wajib bagi perushaan untuk memberikan kenaikan pada 2010 sebesar 8.25% (itu sesuai dengan Undang-Undang)4. Perusahaan sedang dalam masa sulit5. Kesalahan Pemerintah yang tidak menekan harga sembako di Asiki kenapa harus ditanggung oleh Perusahaan?6. UMP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi telah mempertimbangkan harga kebutuhan Pokok di seluruh Papua termasuk Asiki. Karna sangat banyak peserta yang ingin membaca secara langsung kutipan negosiasi tersebut akhirnya sekretaris membagikan fotokopi laporan secretariat itu, yang sebenarnya untuk kalangan pengurus saja. Tonny A. Narahawarin (Manager Humas Korindo) menambahkan, “seharusnya pihak management tetap mencantumkan skala upah berdasarkan masa kerja, karena masa kerja merupakan penghargaan yang harus diberikan oleh managementt atas pengabdian karyawan”. Pace Rohman (Kabag Prc. Plywood) menanyakan kepada ketua SPSI, “Apakah draft yang diajukan oleh SPSI merupakan harga mati?” Dengan suara lantang Oral Bruner Leleng menjawab pertanyaan Kabag Prc. Plywood tersebut, “ketua SPSI sebagai pengambil keputusan tertinggi menyatakan sikap tegas jika draft yang ditawarkan oleh serikat pekerja GP 2009+(GP 2009x8.25%)+Nilai masa kerja+insentif=GP 2010, jika managementt tidak menyetujuinya maka dengan tegas saya menyatakan akan mengambil tindakan mogok massal se Korindo yang ada di wilayah Distrik Jair dan Kab. Merauke.” Seruan keras ketua SPSI tersebut langsung disoraki dengan teriakan “setuju, setuju… oleh karyawan yang mengikuti pertemuan tersebut.(TSLC)

ANAGEMEN KORINDO BERSIKUKUH TIDAK MEMENUHI PENGAJUAN SERIKAT PEKERJA KORINDO PAPUA

MANAGEMEN KORINDO BERSIKUKUH TIDAK MEMENUHI PENGAJUAN SERIKAT PEKERJA KORINDO PAPUA (Asiki, 14/02/10) Tanpa alasan yang jelas pihak negosiator yang mewakili Managemen Korindo tidak bergeming sedikitpun terhadap pengajuan SPSI tentang kenaikan upah tahun 2010, meskipun pengurus telah mengajukan alasan-alasan yang sangat mendasar yang seperti: Urain SK Gubernur Propinsi Papua No. 195 tahun 2009 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Papua, khususnya Diktum kesembilan keputusan tersebut yang dengan jelas menyatakan: “Perusahaan yang menyusun struktur dan sekala upah harus memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidkan dan kompetensi dan melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (pasal 88 ayat 4 dan pasal 91 ayat 1). Berikut adalah nilai penawaran dari masing-masing kubu. NEGOSIASI PERTAMAPERUSAHAANUMP 2009 + (UMP 2009 x 8.25% ) + intensif = Upah 2010SPSIGAJI POKOK 2009 + (GAJI POKOK 2009 X 8.25% ) + MASA KERJA + INTENSIF = GAJI 2010 NEGOSIASI KEDUA PERUSAHAANUMP 2010 (Rp 1.316.500) + MASA KERJA + INTENSIF = Upah 2010SPSIGAJI POKOK 2009 + (GAJI POKOK 2009 X 8.25% )+ MASA KERJA + INTENSIF (terserah Perusahaan) = GAJI 2010 Pembahasan kenaikan Upah untuk tahun 2010 yang telah dimulai pada tanggal 12/02/10 tampaknya semakin alot ketika kedua belah pihak dengan alasannya masing-masing mempertahankan sistematika perhitungannya. Demikian alotnya debat tersebut hingga harus dibreak beberpa kali, hal ini diputuskan oleh sang moderator Bpk. Andi untuk menurunkan tensi kedua belah pihak yang dengan caranya masing-masing berusaha mengalahkan lawannya. Sebagai gambaran singkat tentang jalannya negosiasi tersebut, berikut adalah beberapa cuplikan alasan masing-masing pihak mempertahankan perhitungannya:Managemen:1. SK Gubernur tentang UMP 2010 (Rp 1.316.500,- ) merupakan nilai terendah yang harus diberikan oleh Perusahaan (KORINDO MEMBERIKAN LEBIH) 2. Dalam Gaji pokok 2009 sudah termasuk uang jasa masa kerja 3. Bagi Karyawan yang Gaji Pokoknya telah lebih Rp 1.316.500, tidak wajib bagi perushaan untuk memberikan kenaikan pada 2010 sebesar 8.25% (itu sesuai dengan Undang-Undang)4. Perusahaan sedang dalam masa sulit5. Kesalahan Pemerintah yang tidak menekan harga sembako di Asiki kenapa harus ditanggung oleh Perusahaan?6. UMP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi telah mempertimbangkan harga kebutuhan Pokok di seluruh Papua termasuk Asiki. SPSI1. SK Gubernur Propinsi Papua No. 195 tahun 2009 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Papua, khususnya Diktum kesembilan keputusan tersebut yang dengan jelas menyatakan: “Perusahaan yang menyusun struktur dan sekala upah harus memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidkan dan kompetensi dan melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (pasal 88 ayat 4 dan pasal 91 ayat 1).2. Biaya hidup di Asiki sangat tinggi, sebagai Contoh: seorang karyawan Korindo yang sudah berkelurga dengan 2 orang anak dan berpenhasilan bulanan Rp 2.800.000,- hanya menyisahkan Rp 150.000, per bulannya. 3. Yang terjadi selama ini gaji pokok orang lama hampir sama dengan orang baru bahkan yang sudah belasan tahun gaji pokoknya ada yang lebih besar dari karyawan yang baru kerja kurang dari 7 tahun.4. Perushaan cendrung mengistimewahkan orang-orang dan bagian-bagian tertentu (contohnya bagian Accounting). Seharusnya semua bagian Administrasi diberlakukan sama seperti system perhitungan gaji staff accounting.5. Perusahaan tidak menghargai jasa karayawan yang adalah mitranya dan telah mengabdi belasan tahun di Korindo.Karena mengalami deadlock akirnya negosiasi baru akan dilanjutkan pada hari Senin 15/02/10. Negosiator perusahaan akan melapor kekepada Petinggi Korindo dan SPSI pun turun pabrik mensosialisasikan tawaran Perusahaan yang ternyata ditolak mentah-mentah oleh karyawa. Demikian hasil sosialisasi di bagian: Face Back, Core, GS, Grading, Tego Film, Hotpress, Sander, Composer, Rotary dan Log cutting ). Seluruh karyawan Korindo siap mendukung SPSI, apapun resikonya. TSLC.

MANAGEMEN KORINDO BERSIKUKUH TIDAK MEMENUHI PENGAJUAN SERIKAT PEKERJA KORINDO PAPUA (Asiki, 14/02/10) Tanpa alasan yang jelas pihak negosiator yang mewakili Managemen Korindo tidak bergeming sedikitpun terhadap pengajuan SPSI tentang kenaikan upah tahun 2010, meskipun pengurus telah mengajukan alasan-alasan yang sangat mendasar yang seperti: Urain SK Gubernur Propinsi Papua No. 195 tahun 2009 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Papua, khususnya Diktum kesembilan keputusan tersebut yang dengan jelas menyatakan: “Perusahaan yang menyusun struktur dan sekala upah harus memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidkan dan kompetensi dan melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (pasal 88 ayat 4 dan pasal 91 ayat 1). Berikut adalah nilai penawaran dari masing-masing kubu. NEGOSIASI PERTAMAPERUSAHAANUMP 2009 + (UMP 2009 x 8.25% ) + intensif = Upah 2010SPSIGAJI POKOK 2009 + (GAJI POKOK 2009 X 8.25% ) + MASA KERJA + INTENSIF = GAJI 2010 NEGOSIASI KEDUA PERUSAHAANUMP 2010 (Rp 1.316.500) + MASA KERJA + INTENSIF = Upah 2010SPSIGAJI POKOK 2009 + (GAJI POKOK 2009 X 8.25% )+ MASA KERJA + INTENSIF (terserah Perusahaan) = GAJI 2010 Pembahasan kenaikan Upah untuk tahun 2010 yang telah dimulai pada tanggal 12/02/10 tampaknya semakin alot ketika kedua belah pihak dengan alasannya masing-masing mempertahankan sistematika perhitungannya. Demikian alotnya debat tersebut hingga harus dibreak beberpa kali, hal ini diputuskan oleh sang moderator Bpk. Andi untuk menurunkan tensi kedua belah pihak yang dengan caranya masing-masing berusaha mengalahkan lawannya. Sebagai gambaran singkat tentang jalannya negosiasi tersebut, berikut adalah beberapa cuplikan alasan masing-masing pihak mempertahankan perhitungannya:Managemen:1. SK Gubernur tentang UMP 2010 (Rp 1.316.500,- ) merupakan nilai terendah yang harus diberikan oleh Perusahaan (KORINDO MEMBERIKAN LEBIH) 2. Dalam Gaji pokok 2009 sudah termasuk uang jasa masa kerja 3. Bagi Karyawan yang Gaji Pokoknya telah lebih Rp 1.316.500, tidak wajib bagi perushaan untuk memberikan kenaikan pada 2010 sebesar 8.25% (itu sesuai dengan Undang-Undang)4. Perusahaan sedang dalam masa sulit5. Kesalahan Pemerintah yang tidak menekan harga sembako di Asiki kenapa harus ditanggung oleh Perusahaan?6. UMP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi telah mempertimbangkan harga kebutuhan Pokok di seluruh Papua termasuk Asiki. SPSI1. SK Gubernur Propinsi Papua No. 195 tahun 2009 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Papua, khususnya Diktum kesembilan keputusan tersebut yang dengan jelas menyatakan: “Perusahaan yang menyusun struktur dan sekala upah harus memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidkan dan kompetensi dan melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (pasal 88 ayat 4 dan pasal 91 ayat 1).2. Biaya hidup di Asiki sangat tinggi, sebagai Contoh: seorang karyawan Korindo yang sudah berkelurga dengan 2 orang anak dan berpenhasilan bulanan Rp 2.800.000,- hanya menyisahkan Rp 150.000, per bulannya. 3. Yang terjadi selama ini gaji pokok orang lama hampir sama dengan orang baru bahkan yang sudah belasan tahun gaji pokoknya ada yang lebih besar dari karyawan yang baru kerja kurang dari 7 tahun.4. Perushaan cendrung mengistimewahkan orang-orang dan bagian-bagian tertentu (contohnya bagian Accounting). Seharusnya semua bagian Administrasi diberlakukan sama seperti system perhitungan gaji staff accounting.5. Perusahaan tidak menghargai jasa karayawan yang adalah mitranya dan telah mengabdi belasan tahun di Korindo.Karena mengalami deadlock akirnya negosiasi baru akan dilanjutkan pada hari Senin 15/02/10. Negosiator perusahaan akan melapor kekepada Petinggi Korindo dan SPSI pun turun pabrik mensosialisasikan tawaran Perusahaan yang ternyata ditolak mentah-mentah oleh karyawa. Demikian hasil sosialisasi di bagian: Face Back, Core, GS, Grading, Tego Film, Hotpress, Sander, Composer, Rotary dan Log cutting ). Seluruh karyawan Korindo siap mendukung SPSI, apapun resikonya. TSLC.

UMP, kenapa bukan umk???

UMP, Kenapa BUKAN UMK???Masih banyak polemik seputar besaran Upah Minimum Propinsi yang beredar di kalangan karyawan-karyawati KORINDO PAPUA, hal ini dipicu oleh berita yang diturunkan oleh Cedrawasih Pos tertanggal 29 January 2009. Dalam berita yang berjudul “UMP 2010 AKHIRNYA DITANDATANGANI” Menyebutkan angka 8.25 % kenaikan UMP dari tahun sebelumnya yang oleh Cedrawasih Pos diperhitungkan menjadi:1.325.025, seharusnya dan berdasarkan SK Gubernur Propinsi Papua No. 195 tahun 2009 tentang penetapan Upah Minum dan Upah Minimum Sektoral Propinsi Papua. Menetapkan UMP sebesar Rp 1.316.500,- per bulan. Jika dikalkulasikan 8.25 % dari 1.216.100 maka didapat angka: 100,328.25. jadi besaran UMP 2010 yang dinaikkan 8.25% menjadi 1,316,428. Oleh SK Gubernur dibulatkan menjadi Rp 1.316.500,-. Angka tersebut di atas tidak termasuk tunjangan masa kerja, tunjangan jabatan, tunjangan operator, tunjangan pendidikan dan tunjangan keahlian dan kompetensi sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 92. Setelah dikonfirmasi dengan Ketua PUK FSPSI KORINDO GROUP PAPUA, Oral Bruner Leleng, beliau menyebutkan bahwa “kita tidak perlu terpancing dengan isu yang dihembuskan oleh media entah sengaja atau faktor kekeliruan semata”. Sata hal lagi, lanjut Oral nama panggilan Ketua SPSI Korindo Papua, “saya sudah mengantongi SK Bupati Kabupaten Merauke tentang Ketetapan UMP/UMS Propinsi Papua tahun 2010 dengan nomor 561/112/2010. Berdasarkan SK tersebut tentu kita di Korindo juga akan mengikuti UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur Papua dan UMK yang telah ditetapkan oleh Bupati Kab. Merauke”. Dalam rapat koordinasi pengurus PUK FSPSI KORINDO PAPUA tanggal 31 Januari 2010 telah diagendakan untuk menyiapkan materi agar memperjuangkan KORINDO Papua yang bergerak dalam bidang Industri dan Perkebunan juga harus dikategorikan dalam UMS (Upah Minimum Sektoral) hal ini ditegaskan oleh sekretaris SPSI Juvensianus Hamat. Juven menerangkan “Kita harus berusaha untuk mempersiapkan segala materi yang dibutuhkan dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi baik yang ada di Kabupaten maupun di Propinsi untuk mewujudkan UMS bagi karyawan KORINDO”. Hal ini disetujui oleh Wakil Ketua I, Saiful,S.H dan Kabag Humnaker yang membidangi Hukum dan Tenaga Kerja dengan target waktu 1 (satu) tahun. Tidaklah berlebihan hal itu dimasukan dalam program kerja jangka panjang bidang Humnaker mengingat banyaknya tantangan yang akan dihadapi. Karwayan dan karyawati Korindo sangat mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Boven Digoel segera membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten untuk merumuskan UMK yang layak. Harapan seorang karyawan yang namanya tidak mau disebutkan agar para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kab. Boven Digoel yang mantan karyawan Korindo sebanyak 5 (lima) orang agar mampu memperjuangkan nasib Karyawan Korindo.Sumbangsih PT. KORINDO beserta karyawannya yang adalah mitra kerja Perusahaan terhadap pembangunan Kabupaten Boven Digoel sangatlah besar baik yang berupa pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, perumahan, listrik, air maupun berupa, PPN, PPH juga retribusi dan permohonan bantuan lainnya kepada pihak KORINDO. Harapannya agar Pemda Kab. Beven Digoel bisa mengembalikan sekian porsennya berupa penyempurnaan fasilitas umum seperti polindes dan puskesmas yang dirasakan sangat vital keberadaanya untuk kelangsungan karyawan Korindo dan masyarakat di sekitarnya. Peran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sangatlah dibutuhkan oleh karyawan Korindo yang juga adalah rakyat yang harus dilayaninya dan dipikirkan pola kebijakan pembangunan daerah yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat. Bukan sebaliknya, hal ini dikeluhkan oleh beberapa karyawan Korindo di bagian Bengkel CPO Camp 19 yang mengaku sangat kerepotan dengan adanya mobil-mobil dinas dari Tanah Merah yang harus diperbaiki. Ditengah volume kerja mereka yang sangat padat tanpa diimbangi dengan uang jasa yang harus mereka terima. Seorang karyawan bahkan dengan lantang mengatakan “jangankan memberi imbalan ucapan terima kasih saja tidak pernah kita terima”! Sebagai masyarakat yang harus dilindungi, dibimbing dan diarahkan menuju kemajuan yang lebih baik kami sebagai karyawan KORINDO tetap optimis, bahwa dalam satu tahun ini BOVEN DIGOEL akan segera membentuk dewan pengupahan Kabupaten untuk melindungi rakyatnya yang hampir 20%nya adalah karyawan KORINDO.