DONOR DARAH

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun SPSI ke 38, DPP KSPSI Propinsi Papua bekerja  sama dengan KSPSI Kabupaten se Papua dan FSPSI di masing-maising perusahaan yang tersebar di seantero Propinsi Papua melakukan aksi sosial berupa donor darah. Pendonoran darah ini dilakukan sebagai wujud kepedualian Pekerja kepada Kemanusiaan dan memiliki makna sesuai dengan unsur yang terkandung dalam jaringan darah yaitu unsur kehidupan. Dengan memberikan kehidupan kepada orang yang sedang mengalami masa kritis dalam kehidupannya.

JAYAPURA—Rangkaian Peringatan HUT Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke 38  dan HARPEKINDO 2011 di   Jayapura antara lain dengan menggelar aksi donor  darah di Aula PTC Kelapa Dua, Entrop, Jayapura, Rabu (16/2).
Demikian disampaikan Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Papua Nurhaida SE disela sela aksi donor darah di Aula PTC Kelapa Dua, Entrop, Jayapura, Rabu (16/2).
Peringatan HUT KSPSI  ke 38  dan HARPEKINDO 2011 mengusung tema Mari kita menyumbang darah untuk saling membantu sesama bekerjasama DPD KSPSI Provinsi Papua dengan PMI Papua.
Aksi donor darah ini selain diikuri seluruh anggota KSPSI Kabupaten/Kota Se-Jayapura juga dihadiri Kepala Kantor Cabang PT  Jamsostek Jayapura Gigih Mulyo Oetomo dan Seorang Tuna Netra Korina Ayer dan Diana Supusepa dari Yayasan Humania Jayapura.

Nurhaida menjelaskan, aksi  donor darah ini melibatkan seluruh anggota KSPSI Kabupaten/Kota Jayapura serta masyarakat ditargetkan 200 pendonor bekerjasama dengan PMI Kota Jayapura.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten/Kota Jayapura siapapun dia stetes darah yang didonorkan sangat berarti bagi masyarakat.
“Hari ini hadir juga dua orang pendonor darah dari  Yayasan Humania Jayapura. Walaupun mereka mempunyai keterbelakangan, tapi secara suka rela dan hati yang ikhlas datang menyumbangkan darahnya, bahkan sudah bekali-kali menyumbangkan darahnya,” katanya.
Seorang Tuna Netra Korina Ayer dan Diana Supusepa dari Yayasan Humania Jayapura mengatakan ia ikut mendonorkan darahnya  untuk membantu saudara-saudara yang sangat membutuhkan darah.
“Jika saya dalam beberapa bulan tak mendonorkan darah, maka  kepala saya sakit dan tak enak badan tanpa efek samping,” katanya.
Kepala Kantor Cabang PT  Jamsostek Jayapura Gigih Mulyo Oetomo mengatakan pihaknya  berkenan mendonorkan darah agar  dapat bermanfaat khususnya bagi para pekerja yang memerlukan.         
Ketua Unit Transfusi Darah Kota Jayapura Ny Ita menegaskan,  seluruh sumbangan darah ini nantinya discraning untuk menghindari darah yang mengandung  penyakit spilis, hepatitis B serta HIV-AIDS.

PERSOALAN UMP/UMR

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara  gaji yang diterima  relatif tetap, menjadi salah satu  pendorong gerak protes kaum buruh.

Sementara itu dalam sistem ekonomi Kapitalis, rendahnya gaji buruh justu menjadi penarik bagi para investor asing. Termasuk pemerintah, untuk kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah (bukan rakyat), justru memelihara kondisi seperti ini. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak ‘sang investor’ , dibanding dengan buruh (yang merupakan rakyatnya sendiri ) ketika terjadi krisis perburuhan. Rendahnya gaji juga berhubungan dengan rendahnya kualitas SDM. Persoalannya bagaimana, SDM bisa meningkat kalau biaya pendidikan mahal ?

Untuk membantu mengatasi problem gaji, pemerintah biasanyamembuat ‘batas minimal gaji’ yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah MinimumDaerah (UMD) atau Upah Minimum Kota (UMK) yang mengacu pada UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999. Intervensi pemerintah dalam hal ini ditujukan untuk menghilangkan kesan eksploitasi pemilik usaha kepada buruh karena membayar dibawah standar hidupnya. Nilai UMR, UMD dan UMK inibiasanya dihitung bersama berbagai pihak yang merujuk kepada Kebutuhan Fisik Minimum Keluarga (KFM), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) atau kondisi lain di daerah yang bersangkutan.

Penetapan UMR sendiri sebenarnya ‘sangat bermasalah’ dilihat dari realitas terbentuknya kesepakatan upah dari pihak pengusaha dan buruh. Dalam kondisi normal dan dalam sudut pandang keadilan ekonomi, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Penetapan UMR dan UMD di satu sisi dimanfaatkan buruh-buruh ‘malas’ untuk memaksa pengusaha memberi gaji minimal, meski perannya dalam kerja perusahaan sangat sedikit (meskipun ini sangat jarang terjadi) . Di sisi lain UMR dan UMD kerap digunakan pengusaha untuk menekan besaran gaji agar tidak terlalu tinggi, meskipun si buruh telah mengorbankan tenaga dan jam kerjanya yang sangat banyak dalam proses produksi suatu perusahaan. Bila diteliti lebih jauh, penetapan UMR dan UMD ternyata tidak serta merta menghilangkan  problem gaji/ upah ini. Hal ini terjadi setidaknya disebabkan oleh :

1. Pihak pekerja, yang mayoritasnya berkualitas SDM rendah berada dalam kuantitas yang banyak sehingga nyaris tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam menetapkan gaji yangdiinginkan. Walhasil besaran gaji hanya ditentukan oleh pihak majikan, dan kaum buruh berada pada posisi  ‘sulitmenolak’.

2. Pihak majikan sendiri sering merasa keberatan dengan batasan UMR. Mengingat meskipun pekerja tersebut bekerja sidikit dan mudah, pengusaha tetap harusmembayar sesuai batas tersebut.

3. Posisi tawar yang rendah dari para buruh semakin memprihatinkan dengan tidak adanya pembinaan dan peningkatan kualitas buruh oleh pemerintah, baik terhadap kualitas keterampilan dan pengetahuan para buruh terhadap berbagai regulasi perburuhan.

4. Kebutuhan hidup yang memang juga bervariasi dan semakin bertambah, tetap saja tidak mampu dipenuhi dengan gaji sesuai UMR. Pangkal dari masalah ini adalah ‘karena gaji/upah hanya satu-satunya sumber pemasukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan masyarakat’.

KENAIKAN UPAH KARYAWAN KORINDO PAPUA 2011

View all

Get your own

Kepsepakatan antara Management Korindo Papua dengan Federasi Serikat Pekerja pada tanggal 9 Feruari 2011 tentang kenaikan upah pada tahun 2011 ada sedikit kenaikan dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah Propinsi Papua melalui SK Gubernur Papua No. 133 tahun 2010 tentang Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral yang menetapkan UMP Propinsi Papua sebesar Rp 1.403.000,- per bulan. Naik 6,57 % dari tahun 2010 yang sebesar Rp 1.316.500,-.

Dalam kesepakatan yang berlangsung selama dua hari 9 s/d 10 Feruari 2011 antara Management Korindo dengan SPSI disepakati bahwa kenaikan upah untuk karyawan Korindo Papua masih mengikuti SK Gubernur hanya ada sedikit penambahan bagi mereka yang telah bekerja 1 tahun ke atas; berikut adalah komponen upah dan kenaikannya pada tahun 2011:

Untuk karyawan OT (Over Time):

Gaji Pokok tahun 2010 x 6,57% + Nilai Masa Kerja (insentive)

Untuk yang Bulanan Tetap dan harian tetap:

Gaji Kotor 2010 tidak termasuk premi hadir x 6,57 %  + masa kerja (insentive)

Nilai masa kerja:

No.	Masa Kerja (Tahun)	Penghargaan Masa Kerja	% kenaikan dari tahun 2010
1	0 - 1	Sesuai UMP	Sesuai UMP
2	1 - 3	Rp 3.000,-	6.80
3	3 - 5	Rp 5.000,-	6.95
4	5 - 7	Rp 7.000,-	7.10
5	7 - 9	Rp 10.000,-	7.33
6	9 - 11	Rp 12.000,-	7.48
7	11 - 13	Rp 14.000,-	7.63
8	13 - 15	Rp 16.000,-	7.79
9	15 tahun ke atas	Rp 18.000,-	7.94

Demikian hasil kesepakatan kanikan upah tahun 2011 dan semoga informasi ini bisa memuaskan rasa penasaran kita. Selamat Bekerja dan hati-hati, keluarga Anda menanti di Rumah.

KLARIFIKASI ISU SMS (SHORT MESSAGE SERVICE)

Kehadiran kami Pengurus FSPSI Korindo Group Papua untuk mengklarifikasi berbagai isu yang meresahkan kita semua. Sangat disayangkan jika pada saat yang sangat membutuhkan integritas kita sebagai satu organisasi yang memiliki kekuatan penuh untuk membuat perubahan, malah ada SMS yang mendiskreditkan Federasi baik secara pribadi maupun sebagai organisasi. Berikut ini adalah SMS tersebut:

Ø  Pertanggungjawaban dana SPSI tidak jelas, dana minus, banyak pinjaman-pinjaman yang tidak jelas karena tanpa persetujuan pengurus dan anggota. Sekarang iuran SPSI dinaikan Rp 5.000,- tolong ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban kepada ketua SPSI secara transparan.

Klarifikasi Pengurus:

1.       Untuk poin pertama silakan dilihat di laporan pertanggung jawaban keuangan yang sekarang sudah diedarkan di masing-masing bagian dan itu semua jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

2.       Untuk pinjaman SPSI itu atas persetujuan pengurus untuk kepentingan berjalannya organisasi. Sejauh ini tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah kami sebagai pengurus pasti akan bertanggungjawab

3.       Kenaikan Iuran SPSI menurut aturan 1 % dari dari gaji pokok kurang lebih Rp 13.165,- . Tetapi untuk kita di Korindo Asiki hanya 0.38 % dari gaji pokok yang senilai Rp 5.000,- dan itu sepadan dengan perjuangan SPSI periode 2010-2012 yang telah bekerja 14 bulan meliputi:

·         Pelayanan air minum masuk rumah di mess Asiki

·         Mefasilitasi perbaikan barak

·         Perubahan PKB yang sangat signifikan

Ø  Biaya berobat dari Rp 550.000,- menjadi Rp Rp 13.300.000,-

Ø  Yang mengundurkan diri mendapat uang pesangon yang tidak ada dalam undang-undang no. 13 tahun 2003

Ø  Kenaikan tunjangan

Ø  Lungsum perjalanan dinas

Ø  Beasiswa

PEMAKAIAN KEUANGAN SPSI APRIL S/D DESEMBER 2010

NO	JENIS PEMAKAIAN	RUPIAH	%
1	BIAYA KOORDINASI DAN KONSUMSI DISNAKER	1,765,000	2.92
2	BIAYA KOORDINASI PENGURUS	350,000	0.58
3	BIAYA KOORDINASI SEKRETARIAT	3,315,000	5.48
4	BIAYA OPRASIONAL SEKRETARIAT	2,449,000	4.05
5	BIAYA PERJALANAN DINAS PENGURUS	12,250,000	20.27
6	BIAYA SYUKURAN PKB	4,297,000	7.11
7	INVENTARIS SEKRETARIAT	4,000,000	6.62
8	IURAN KE DPC 5%	6,420,000	10.62
9	IURAN KE DPD 3%	3,852,000	6.37
10	IURAN KE DPP 2%	2,568,000	4.25
11	KONSUSMSI	4,478,000	7.41
12	SUMBANGAN DUKACITA	1,168,000	1.93
13	SUMBANGAN EMERGENCY	2,000,000	3.31
14	SUMBANGAN PASIEN RAWAT INAP	2,628,000	4.35
15	SUMBANGAN SUKACITA	1,205,000	1.99
16	SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN UMUM KARYAWAN	6,693,000	11.07
17	UCAPAN TERIMAKASIH PENGURUS YANG MENGUNDURKAN DIRI	1,000,000	1.65
TOTAL PENGELUARAN		60,438,000

Ø  Perusahaan akan menghilangkan masa kerja dalam komponen kenaikan gaji pada tahun 2011, karena SPSI sudah mengadakan perjanjian dengan management pada tahun 2010 “jika absensi karyawan tidak mencapai 90% maka perusahaan tidak akan membicarakan lagi kanaikan pada tahun 2011.

Klarifikasi Pengurus

1.       Bacakan Kesepakatan Bersama

2.       Penjelasannya:

Kesepakatan bersama tersebut dibuat untuk mencapai tingkat produktifitas yang tinggi demi keuntungan antara perusahaan dan karyawan.

Dan Targetnya itu ada di PKB yaitu perubahan yang sangat signifikan.

Kesepakatan tersebut poin 1 dan 2 batal demi isi kesepakatan secara keseluruhan karena poin 3 dan 4 tidak tercapai oleh perusahaan.

Kesimpulannya. Tetap akan dibahaskan. Soal keputusannya nanti kita tunggu perkembangan dalam minggu ini dan nantikan KOMANDO DARI FEDERASI.

SEMOGA PENJELASAN INI BISA MEMUASKAN. DAN TIDAK MENIMBULAKAN PRO KONTRA YANG MERUGIKAN KITA KARYAWAN. SALAM SUKSES.